Kemenkeu dan Kejagung Teken MoU Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan

- Jumat, 17 Juni 2022 | 16:07 WIB
Menkeu Sri Mulyani.  (Bonsernews.com/setkab.go.id/Dokumentasi Sekretariat Kabinet)
Menkeu Sri Mulyani. (Bonsernews.com/setkab.go.id/Dokumentasi Sekretariat Kabinet)

VICTORYNEWS SUMBA TIMUR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menandatangani kerja sama (MoU) untuk mengamankan hak negara.

MoU antara Kemenkeu dan Kejagung ini dilakukan untuk memastikan semua hak negara berupa pajak dan bea cukai yang harus disetor ke negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

MoU ini ini juga diharapkan untuk memastikan tidak adanya tindak pidana korupsi atau pencucian uang dalam pengelolaan pajak bea cukai di Indonesia.

Baca Juga: Kementerian Pertanian Mulai Melakukan Vaksinasi PMK

Penandatanganan MoU ini dilakukan di Kantor Kejagung Jakarta, Kamis (16/6/2022) dan disaksikan langsung oleh Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati dan Kajagung, Burhanuddin ST.

Sementara itu yang menandatangani MoU tentang penegakkan hukum tindak pidana kepabeanan cukai dan perpajakan antara @kemenkeuri dengan @kejaksaan.ri. ini dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai, Askolani, Jampidsus Kejagung, Febri Ardiansyah, dan Jamintel Kejagung, Amir Yanto.

Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati pada kesempatan tersebut menegaskan kerja sama ini merupakan sebuah langkah pasti upaya @ditjenpajakri dan @beacukairi untuk menegakkan hukum dan mengamankan hak negara guna memajukan Indonesia.

Baca Juga: Ini Jadwal Lengkap Pertandingan Futsal GBI Kawangu Cup Hari Ini

"Ini juga merupakan salah satu langkah yang kita ambil untuk percepat pemulihan ekonomi Indonesia," tegas Sri Mulyani dalam video yang diunggah di akun Instagram KemenkeuRI dan dikutip sumbatimur.victorynews.id Jumat (17/6/2022).

Halaman:

Editor: Jumal Hauteas

Sumber: Instagram

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wow, NIK Resmi Digunakan Sebagai NPWP

Rabu, 20 Juli 2022 | 17:08 WIB
X