Presiden Instruksikan Penggunaan APBD Atasi Kenaikan BBM

- Selasa, 13 September 2022 | 20:24 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi)/@smindrawati (Muhammad Basir-Cyio)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi)/@smindrawati (Muhammad Basir-Cyio)

VICTORYNEWS SUMBA TIMUR - Imbas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

Mengatasi permasalahan ini dalam upaya pengendalian inflasi diinstruksikan agar menggunakan APBD.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan daerah menggunakan APBD untuk meminimalkan dampak akibat penyesuaian harga BBM.

Baca Juga: Terima Peserta Pesparani, Bupati SBD Sebut Bangga dengan Pencapaian yang Diraih

"Peranan dari para gubernur, wali kota, bupati itu menjadi sangat penting, mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan dari harga-harga terutama yang berasal dari pangan, angkutan, dan lain-lain,” kata Menkeu dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.

Menkeu menambahkan pemerintah telah memberikan payung hukum dalam menggunakan instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD.

Baca Juga: MOFJEK Hadir di Maumere: Buka Peluang Jadi Ojek, Yuk Tengok Persyaratannya

Dalam hal ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di mana dua persennya itu bisa digunakan untuk meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah.

Lebih lanjut ia menjelaskan dana 2 persen dari DAU dan DBH bisa digunakan untuk berbagai hal.

Yakni mulai dari membantu transportasi di daerah masing-masing untuk bisa lebih bisa meredam kenaikan harga BBM maupun dengan intervensi langsung pada distribusi, ketersediaan atau pun jumlah dari suplainya barang-barang pangan.

Baca Juga: Pelatih Perseftim Yakin Timnya Bakal Lolos, Alasannya Buat Pendukungnya Senang

“Juga kemarin kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, Mendagri, mengenai penggunaan Dana Tidak Terduga, itu masih ada sekitar Rp9,5 triliun, kalau yang dana dari transfer umum yaitu DAU dan DBH itu sekitar Rp2,7 triliun,” imbuhnya.

Menkeu menambahkan diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan secara cepat, tepat, dan akuntabel untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga-harga.

Baca Juga: Dandim 1601 Sumba Timur Ajak Insan Pers Bersinergi Bangun Sumba Timur

“Jadi itu semuanya adalah tujuannya supaya kemarin keputusan yang dilakukan memang bisa berdampak dan dampak negatifnya bisa diminimalkan melalui langkah-langkah di pemerintah daerah,” tuturnya.***

 

 

Editor: Milia Dwiputri

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

CS BNI Akui Ada Transaksi Usai Kematian Brigadir J

Senin, 21 November 2022 | 14:06 WIB

Dua Aktris Diperiksa, Buntut Robot Trading Net89

Selasa, 8 November 2022 | 09:39 WIB

Lawadi Hilang Kabar, Begini Kondisinya Sekarang

Minggu, 6 November 2022 | 11:29 WIB
X