PPDB Zonasi Solusi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Berkeadilan

- Rabu, 22 Juni 2022 | 16:30 WIB
Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) secara daring yang disiarkan langsung di kanal YouTube Kemendikbud RI (Kemdikbud.go.id)
Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) secara daring yang disiarkan langsung di kanal YouTube Kemendikbud RI (Kemdikbud.go.id)

Berbagi praktik baik dalam pelaksanaan PPDB di tahun-tahun sebelumnya, Jumeri menyampaikan banyak contoh yang telah dilakukan pemda, salah satunya dengan kolaborasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan keabsahan data. 

“Pengalaman di daerah, banyak data siswa yang tidak valid, selain itu juga mengalami kendala jaringan internet sehingga membuka pendaftaran secara luring. Dengan kerja sama melalui Disdukcapil dan Dinas Kominfo maka hal-hal tersebut dapat diminimalisir,” kata Jumeri.

Baca Juga: Launching Program Inovasi Gizi Selimut Cantik, Ini Pesan Sekda Sumba Timur

Pada kesempatan ini, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zanariah, mengatakan bahwa untuk mewujudkan tersedianya layanan pendidikan berkualitas dan berkeadilan di setiap daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memberikan dukungan pelaksanaan PPDB.

 “Kemendagri terus mendukung komitmen Kemendikbudristek memajukan pendidikan tanah air,” terang Zanariah.

Lebih lanjut disampaikan Zanariah, Kemendagri terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan di provinsi sesuai kewenangannya, dan menjadikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan hal yang sama pada pemerintah kabupaten/ kota di wilayah provinsi tersebut.

Baca Juga: Tolak Revisi UU P3, Unand Posting Foto Jokowi Jadi Pemeran KKN Desa Penari

 “Kami terus bergerak bersama Kemendikbudristek dan jajarannya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan di daerah,” tutur Zanariah.

Berbagi pengalaman dalam pelaksanaan PPDB, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta, Nahdiana menyampaikan beberapa antisipasi yang dilakukannya seperti dengan menerima masukan dari berbagai pihak. 

Selain itu, Lanjut Nahdiana, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menambahkan jalur prioritas bagi siswa yang di wilayahnya tidak tersedia sekolah negeri, sehingga berkesempatan untuk bersekolah di wilayah lain melalui seleksi berdasarkan usia dari tertua hinggatermuda.

Halaman:

Editor: Sepritus TM

Sumber: kemdikbud.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wah 80 UMK Terima Sertifikat Halal Selfdeclare

Kamis, 29 September 2022 | 23:07 WIB

Launching UIN KH. Abdurrahman Wahid, Ini Pesan Menag

Selasa, 27 September 2022 | 22:45 WIB

Susah BAB? Kenali Bahaya Konstipasi

Minggu, 25 September 2022 | 20:23 WIB

Kemenag Gelar Dialog Publik, Bahas RUU KUHP

Minggu, 25 September 2022 | 14:06 WIB
X