Kabupaten Natuna Resmi Miliki Perda PSP Untuk Pemingkatan Kualitas dan Relevensi Pendidikan

- Senin, 4 Juli 2022 | 14:15 WIB
Penyerahan Perda Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2022 secara simbolis Oleh BPMP Kepulauan Riau Kepada Bupati Natuna  (Kemdikbud.go.id)
Penyerahan Perda Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2022 secara simbolis Oleh BPMP Kepulauan Riau Kepada Bupati Natuna (Kemdikbud.go.id)

VICTORYNEWS SUMBA TIMUR- Dalam upaya peningkatan kualitas dan relevensi pendidikan Kabupaten Natuna resmi memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Program Sekolah Penggerak (PSP).

Acara penyerahan Perda Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2022 secara simbolis dilaksanakan pada hari Selasa, (21/6/2022) dikutip sumbatimur.victorynews.id dari laman kemdikbud.go.id.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang diundangkan pada 26 April lalu, terdiri dari 31 Bab dan 172 Pasal. 

Baca Juga: Kemendikbudristek Memberikan Pemahaman Nilai-nilai Pancasila bagi Pelajar dengan Cara Yang di Sukai Siswa

Pada Bab XVIII, Pasal 132 sampai dengan Pasal 135 mengatur secara khusus mengenai Program Sekolah Penggerak.  

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau, Warsita menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Bupati Natuna beserta perangkat daerah lainnya terhadap implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Natuna.

“Atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Natuna atas dukungannya dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Semoga dengan dukungan ini transformasi pendidikan di Natuna dapat segera terwujud,” ujar Warsita, di Kantor BPMP Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat, (1/7/2022).

Baca Juga: Peringati 3 Hari Nasional Kemendikbudristek Gelar Festival Generasi Pancasila

Pada kesempatan yang sama, Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemkab Natuna, maka perlu pengaturan untuk menjadi acuan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Natuna.  

Halaman:

Editor: Sepritus TM

Sumber: kemdikbud.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wah 80 UMK Terima Sertifikat Halal Selfdeclare

Kamis, 29 September 2022 | 23:07 WIB

Launching UIN KH. Abdurrahman Wahid, Ini Pesan Menag

Selasa, 27 September 2022 | 22:45 WIB

Susah BAB? Kenali Bahaya Konstipasi

Minggu, 25 September 2022 | 20:23 WIB

Kemenag Gelar Dialog Publik, Bahas RUU KUHP

Minggu, 25 September 2022 | 14:06 WIB
X