VICTORYNEWS SUMBA TIMUR - Data perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Januari 2022 menunjukkan ada 310 perkara yang melibatkan anggota DPR, gubernur hingga bupati/wali kota.
Jumlah kasus ini cukup besar karena merupakan 35 persen dari keseluruhan kasus yang ditangani KPK.
Hal ini sebagaimana disampaikan pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding kepada sumbatimur.victorynews.id melalui pesan WhatsApp Rabu (18/5/2022).
Baca Juga: Kelompok Gollu Rade Terpilih Ikut Event Festival Dia Bisa
Padahal sejatinya jabatan-jabatan tersebut dijalankan secara amanah karena sudah dipilih oleh konstituen.
Namun, berbagai survei atau indeks terkait demokrasi ataupun praktik politik yang baik dan bebas korupsi di Indonesia masih menunjukkan angka yang rendah bahkan cenderung terus mengalami penurunan.
Karena itu KPK kemudian melaksanakan kegiatan executivw briefing kepada 20 pimpinan dan pengurus Parpol peserta Pemilu 2019 yang diselenggarakan di Gedung Juang Merah Putih KPK, Rabu (18/5/2022).
Baca Juga: Sikapi Kawin Tangkap, Founder JPM Kirim Surat Terbuka Untuk Bupati Sumba Tengah
Executive brieving ini sebagai bagian awal dari program Politik Cerdas Bertintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang diselenggarakan oleh KPK.
Artikel Terkait
Tahan Mantan Bupati Tabanan, KPK Ingatkan Penyelengara Negara untuk Hindari Perilaku Korupsi
KPK Ingatkan Pejabat Pemerintah Tidak Mudik Gunakan Kendaraan Dinas
KPK Temukan Sejumlah Bukti Baru Kasus Korupsi Bupati Bogor
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Bogor Ade Yasin
Terlibat Kasus Suap Izin Retail, KPK Tahan Wali Kota Ambon
Selama Idul Fitri 2022, KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Bernilai 274 Juta