Realisasi Anggaran Covid Sudah Menyentuh Angka 20,9 persen

VICTORYNEWS SUMBA TIMUR - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut hingga kini realisasi anggaran penanganan Covid - 19 telah mencapai 20,9 persen atau Rp95,13 triliun.

Baca Juga: Temui Menteri Perikanan, Gubernur VBL Bangun Ekosistem Perikanan di NTT

Anggaran itu sebutnya termasuk pemulihan ekonomi nasional melalui program PEN.

“Dari segi realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional, tadi juga dilaporkan bahwa secara keseluruhan realisasinya adalah 20,9 persen atau Rp95,13 triliun dari Rp455,62 triliun,” ujar Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/6/2022) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo sebagaimana dilansir dari setkab.go.id.

Baca Juga: Lakukan Kekerasan, Iko Uwais Tak Bayar Jasa Perancang Rumah

Airlangga Hartarto merincikan realisasi untuk klaster penanganan kesehatan mencapai atau Rp24,46 triliun atau 20 persen dari alokasi anggaran,

“Realisasi antara lain untuk klaim nakes (tenaga kesehatan), insentif perpajakan vaksin dan alkes (alat kesehatan), kemudian juga terkait dengan pengadaan vaksin dan Dana Desa,” ujarnya.

Baca Juga: Menko Perekonomian Sebut Kasus Covid - 19 di Indonesia Masih Baik Dibanding Negara Lainnya

Sedangkan untuk klaster perlindungan masyarakat realisasi mencapai Rp55,85 triliun atau 36,1 persen dari alokasi.

“Ini antara lain untuk PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Minyak Goreng, BLT Desa, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BLT PKLWN), serta Kartu Prakerja,” katanya.

Baca Juga: Tidak Hanya di Indonesia, Covid - 19 Varian Baru Juga Serang Beberapa Negara di Dunia

Selanjutnya untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi sebut Airlangga Hartarto lagi, pihaknya telah merealisasikan anggaran sejumlah Rp14,83 triliun atau 8,3 persen dari alokasi yang ada.

“Ini antara lain untuk di sektor pariwisata, dukungan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan fasilitas perpajakan,” tambahnya lagi.***