Budaya Korupsi Meningkat, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Cenderung Turun dan Jadi Yang Tertinggi

- Sabtu, 4 Februari 2023 | 08:15 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kalau indeks persepsi korupsi Indonesia menurun hingga 34. Namun begitu penurunan itu tidak hanya diakibatkan oleh kasus korupsi saja. (Tangkapan Layar Instagram/@mohmahfudmd)
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kalau indeks persepsi korupsi Indonesia menurun hingga 34. Namun begitu penurunan itu tidak hanya diakibatkan oleh kasus korupsi saja. (Tangkapan Layar Instagram/@mohmahfudmd)

VICTORYNEWS SUMBA TIMUR - Indeks Persepsi Korupsi Indonesia kembali mengalami penurunan di angka 34.

penurunan tersebut itu pun disebut paling tinggi sejak zaman reformasi di tahun 1999.

Baca Juga: Begini Pesan Natal yang Disampaikan pada Natal Bersama IKB TTS Sumba Timur

Hal ini pun dibenarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam akun instagramnya @mohmahfudmd saat diwawancarai wartawan di Bantul, Yogyakarta, Jumat (03/02/2023).

Mahfud MD menerangkan selama kurun waktu 20 tahun ke belakang Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Saat masa reformasi di tahun 1999 misalnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia ada di angka 20.

Baca Juga: Sentil Dana Haji, Menag: Harus Satu Komando!

Kemudian setiap tahun terus naik dan puncaknya di 2019 mencapai 39. Setelah itu turun 38, lalu tetap di angka 38.

“Sekarang turun drastis sampai di angka 34," keluhnya.

penurunan Indeks Persepsi Korupsi itu pun sebutnya jadi yang tertinggi. Uniknya, dirinya pun tidak mengelak kalau salah satu penyebab penurunan itu disebabkan banyak pejabat yang tertangkap korupsi.

Baca Juga: Mengejutkan, Ini Manfaat Konsumsi Buah Pepaya Mentah

Namun hal tersebut ungkapnya bukan satu-satunya alasan utama penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

"Kalau kemudian ada yang bilang ini karena kita tangkap orang, OTT, korupsi bisa jadi tapi sebenarnya kalau ada peningkatan korupsi tapi ini normal seperti itu terus itu juga bukan karena penegakan hukumnya yang lemah tapi soal sulitnya orang berinvestasi karena kolusi. Jadi ini masalah birokrasi, perijinan dan kolusi. Ini yang buat pemerintah kemudian membuat UU Cipta Kerja Omnibus Law," tegasnya.***

 

Halaman:

Editor: Frengky Keban

Sumber: instagram@mohmahfudmd

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wow, Setkab Buka Seleksi untuk Jabatan Ini

Sabtu, 18 Februari 2023 | 04:17 WIB

Wow, Setkab Raih Penghargaan KPPU Award 2023

Kamis, 16 Februari 2023 | 20:30 WIB

Ini Alasan Majelis Hakim Vonis Richard Eliezer

Kamis, 16 Februari 2023 | 14:13 WIB

Jadi JC, Richard Eliezer Divonis 1 Tahun 6 Bulan

Rabu, 15 Februari 2023 | 15:01 WIB

Dapat Hukuman 15 Tahun Penjara, Kuat Maruf: Saya Banding

Selasa, 14 Februari 2023 | 20:00 WIB
X