Kepala Desa Dilarang Berpolitik, Konsekuensinya Bikin Geleng-Geleng Kepala

- Senin, 1 Agustus 2022 | 18:17 WIB
Kordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu SBD, Dominggus Nani menegaskan para kepala desa dilarang berpolitik (VICTORYNEWS SUMBA TIMUR/FRENGKY KEBAN )
Kordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu SBD, Dominggus Nani menegaskan para kepala desa dilarang berpolitik (VICTORYNEWS SUMBA TIMUR/FRENGKY KEBAN )

VICTORYNEWS SUMBA TIMUR - Kordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu SBD, Dominggus Nani secara tegas meminta kepala desa di Sumba Barat Daya untuk tidak terjun dalam politik di tahun 2024 mendatang.

Hal ini mengacu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Baca Juga: Tegas, Panwaslu yang Punya Catatan Tidak Akan Dipilih Lagi

"Larangan ini juga berlaku bagi parpol untuk tidak lagi merekrut kepala desa dan perangkat desa, ASN, TNI/Polri menjadi anggota partai maupun jadi pengurus partai," kata Dominggus kepada sumbatimur.victorynews.id, Senin (1/8/2022) siang tadi.

Selain kepala desa, ASN, dan TNI/Polri, larangan yang sama juga sebutnya berlaku pula bagi tenaga kontrak, Pol PP dan Pelopor Desa.

Dominggus menegaskan larangan ini dibuat untuk menjaga netralitas dan menghindari benturan kepentingan yang berakibat pada konflik pada pemilu 2024 mendatang.

"Ini langkah antisipasi kita karena di pilkades kemarin banyak anggota parpol yang kemudian jadi kepala desa sedang dititik tertentu aturan telah menegaskan kalau mereka tidak bisa masuk dalam Parpol," ungkapnya.

Baca Juga: Berita Gembira, Sejumlah Situs Game Online akan Dibuka Kembali oleh Kominfo

Saat ditanya soal konsekuensi yang bisa muncul tatkala kepala desa ataupun aparat desa menjadi anggota parpol, Dominggus menegaskan hal itu akan berdampak pada partai politik itu sendiri yang bisa saja tidak lolos verifikasi.

Halaman:

Editor: Frengky Keban

Sumber: Victory News Sumba Timur

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X